Krisis Air Bersih dan Nasib Kota-kota Pesisir
Intrusi air laut makin dalam ke akuifer pesisir. Redaksi menelusuri bagaimana tiga kota menghadapi kekeringan yang tak lagi musiman.
Transisi energi tidak boleh sekadar angka dalam dokumen. Dibutuhkan peta jalan yang terukur, transparan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Debat soal bauran energi nasional akhir-akhir ini kembali menghangat. Di satu sisi terdengar klaim bahwa target netral karbon akan tercapai lebih cepat dari jadwal. Di sisi lain, realitas lapangan bercerita lain: pembangkit fosil masih mendominasi, dan listrik desa-desa non-3T pun belum tentu berkelebihan.
Sebagai dewan redaksi, kami percaya transisi energi adalah arah yang benar. Yang kami persoalkan di sini bukan tujuannya, melainkan kejujuran peta jalannya.
Selama ini target energi terbarukan kerap disampaikan sebagai persentase yang menjanjikan, tanpa diikuti penjabaran bagaimana angka itu dibiayai, dibangun, dan dipelihara. Beberapa proyek bahkan disebut-sebut beroperasi “sebentar lagi” selama bertahun-tahun.
Janji tanpa peta jalan hanyalah aspirasi yang memakai baju kebijakan.
Publik berhak tahu: dari mana energi itu datang, berapa biayanya, siapa menanggungnya, dan kapan benar-benar mengalir ke rumah-rumah. Transparansi bukan formalitas — ia prasyarat kepercayaan.
Transisi energi akan mengguncang banyak mata pencaharian: pekerja tambang, operator pembangkit, hingga komunitas yang hidup dari rantai ekonomi lama. Kebijakan yang adil harus merancang transisi bagi mereka, bukan sekadar membangun pembangkit baru di atas peta.
Kami mendorong agar setiap rencana energi nasional disertai mekanisme pemantauan yang independen dan auditable. Target yang tidak dapat diverifikasi publik adalah target yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menimbang ulang bukan berarti mundur. Justru sebaliknya: menimbang ulang adalah cara agar kita melangkah tanpa berpura-pura.