Dilema Transformasi Digital UMKM: Antara Modal dan Literasi

Setiap kali pemerintah meluncurkan program digitalisasi UMKM, hampir selalu ada dua kata yang berulang: “modal” dan “perangkat”. Padahal, dari catatan kami di lapangan, masalah yang paling kerap dibisikkan pemilik warung bukanlah kredit, melainkan rasa takut: takut salah pencet, takut angka tidak cocok di buku, takut dipermalukan anak kasir magang.

Tulisan ini tidak hendak meremehkan pentingnya akses pembiayaan. Tapi menyamakan transformasi digital dengan sebaran tablet murah adalah kesalahan kategori. Perangkat tidak memindahkan keterampilan; ia hanya menyediakan panggung. Yang menentukan lakon adalah orang yang memegangnya.

Perangkat tidak memindahkan keterampilan; ia hanya menyediakan panggung.— Kutipan dari kolom minggu lalu

Literasi adalah Infrastruktur

Kita menyebut jalan dan pelabuhan infrastruktur, tapi jarang menyebut tenaga pendamping, modul berbahasa sederhana, dan layanan purna-jual sebagai infrastruktur digital. Akibatnya, program pelatihan kerap berlangsung satu sampai tiga hari lalu selesai. Enam bulan kemudian, aplikasi yang dipasang hanya menjadi aksesori layar beranda.

Hasil penelusuran kami di sejumlah kota menunjukkan pola yang hampir seragam: pendampingan berkelanjutan — bukan besarnya pagu program — yang paling berkorelasi dengan adopsi yang benar-benar dipakai. Warung yang didampingi minimal enam bulan 2,3 kali lebih mungkin mencatat penjualan digital daripada yang hanya mengikuti pelatihan sekali.

Ketimpangan Baru

Yang lebih mengkhawatirkan, program bantuan cenderung menjangkau yang sudah siap. UMKM ber-legalitas, ber-Jawa, dan melek bank mendominasi penerima bantuan. Padahal daya tahan ekonomi paling dijaga oleh usaha mikro di pelosok yang justru paling sulit menjangkau layanan formal.

Teknologi yang baik bagi yang sudah siap hanya memperlebar jarak.

Kebijakan digitalisasi seharusnya diukur bukan dari jumlah perangkat terdistribusi, melainkan dari jumlah usaha yang enam bulan kemudian mencatat penjualan lebih banyak, membayar kontribusi lebih besar, dan — yang tidak kalah penting — merasa lebih tenang membuka bukunya.

Pemerintah, bank, penyedia aplikasi, dan perguruan tinggi bisa duduk bersama membangun kurikulum pendamping lokal. Ini kerja membosankan, tidak fotogenik, dan lambat terlihat. Justru karena itulah ia langka — dan amat perlu dilakukan.